Sukuk, Instrumen Keuangan Syariah Yang Kian Dilirik

 Esai ini dibuat untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqih Muamalah Kontemporer

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si

Sukuk

Oleh : Abid Nurhuda (251030001)

Mahasiswa Doktoral Universitas PTIQ Jakarta

Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI)

Di tengah dinamika ekonomi global yang makin kompleks, sistem keuangan syariah terus menunjukkan eksistensinya sebagai alternatif yang tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan keberlanjutan. Salah satu instrumen yang kini semakin mendapat perhatian adalah sukuk. Banyak yang mengenal sukuk sebagai “obligasi syariah”. Namun, istilah ini sebenarnya belum sepenuhnya menggambarkan esensi sukuk itu sendiri. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk justru berdiri di atas prinsip kepemilikan aset dan aktivitas ekonomi riil. Lantas, bagaimana sebenarnya konsep sukuk dalam Islam? Dan sejauh mana implementasinya di Indonesia?

Dalam ajaran Islam, praktik riba atau bunga dilarang secara tegas. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam Surah Ali ‘Imran ayat 130 yang melarang umat Islam memakan riba berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Larangan ini menjadi titik awal berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk. Konsep dasarnya sederhana: keuntungan boleh diperoleh, tetapi harus melalui aktivitas yang halal dan berbasis aset nyata. Ayat lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa jual beli dihalalkan, sementara riba diharamkan. Dari sinilah muncul pendekatan keuangan berbasis transaksi riil, bukan spekulasi. Ayat tersebut berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

“….Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

Tidak hanya Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan ruang inovasi dalam muamalah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa umat Islam terikat pada kesepakatan yang mereka buat, selama tidak melanggar ketentuan halal dan haram. Hadits tersebut dari ‘Amr bin Auf Al Muzani berbunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

 

Apa Itu Sukuk?

Secara sederhana, sukuk adalah surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan atas suatu aset, proyek, atau manfaat tertentu. Kata “sukuk” sendiri berasal dari bahasa Arab sakk, yang berarti sertifikat. Artinya, ketika seseorang membeli sukuk, ia bukan sekadar “meminjamkan uang” seperti dalam obligasi, tetapi memiliki bagian dari aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut. Imbal hasil yang diperoleh investor pun berasal dari aktivitas ekonomi, seperti sewa aset (ijarah) atau bagi hasil usaha (mudharabah dan musyarakah).

Dalam praktiknya, sukuk memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan akad syariah yang digunakan. Sukuk ijarah, misalnya, memberikan imbal hasil dari sewa aset. Sementara sukuk mudharabah berbasis kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ada juga sukuk musyarakah yang menggabungkan modal dari beberapa pihak. Untuk proyek konstruksi, digunakan sukuk istisna’. Sedangkan sukuk wakalah melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola dana. Masing-masing jenis ini memiliki karakteristik tersendiri, tetapi semuanya tetap berpegang pada prinsip dasar syariah: transparansi, keadilan, dan bebas riba.

 

Perkembangan Pesat di Indonesia

Indonesia mulai serius mengembangkan sukuk sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejak saat itu, pemerintah aktif menerbitkan sukuk negara untuk berbagai kebutuhan pembiayaan, mulai dari menutup defisit anggaran hingga membiayai proyek infrastruktur. Beberapa proyek besar yang dibiayai melalui sukuk antara lain pembangunan jalan tol, jalur kereta api, hingga fasilitas pendidikan dan keagamaan.

Tidak hanya untuk investor besar, pemerintah juga menghadirkan sukuk ritel yang bisa dibeli masyarakat umum. Dengan nominal terjangkau, masyarakat kini bisa ikut berinvestasi secara halal sekaligus mendukung pembangunan nasional. Indonesia juga mencatatkan sejarah sebagai salah satu negara pertama yang menerbitkan green sukuk di pasar global. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, tetapi juga terhadap isu keberlanjutan global.

Keberadaan sukuk membawa sejumlah manfaat nyata. Pertama, sukuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil karena harus didukung oleh aset atau proyek nyata. Kedua, sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang lebih etis dibandingkan utang berbunga. Ketiga, instrumen ini membuka peluang investasi bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya enggan terlibat dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, sukuk dinilai lebih stabil karena tidak berbasis spekulasi.

Meski berkembang pesat, implementasi sukuk di Indonesia belum sepenuhnya tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat. Masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi. Selain itu, struktur sukuk yang relatif kompleks juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi investor pemula. Di sisi lain, muncul kritik dari sejumlah akademisi dan ulama yang menilai bahwa sebagian sukuk masih terlalu menyerupai obligasi konvensional. Isu ini terutama terkait dengan konsep kepemilikan aset dan pembagian risiko yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip risk sharing dalam Islam.

 

Menuju Masa Depan yang Lebih Cerah

Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek sukuk di Indonesia dinilai tetap cerah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, dukungan regulasi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tinggi, sukuk berpotensi menjadi tulang punggung keuangan syariah nasional. Ke depan, inovasi seperti sukuk digital, sukuk berbasis wakaf, hingga pembiayaan UMKM berbasis sukuk diprediksi akan semakin berkembang. Sukuk bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi representasi dari nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan.

Di Indonesia, sukuk telah membuktikan perannya dalam mendukung pembangunan sekaligus menyediakan alternatif investasi yang halal. Namun, pekerjaan rumah masih ada, terutama dalam meningkatkan literasi dan memastikan bahwa praktik sukuk benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia, dengan sukuk sebagai salah satu pilar utamanya.