 |
| Dasar IPTEK |
Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan
1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Hakikat pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikemukakan prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, sebagai berikut:
a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tidak hanya itu saja, tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Seorang ilmuan yang mengamalkan ilmu ini dapat dikatakan bahwa ia telah mensyukuri nikmat Tuhan.
Nilai ketuhanan ini mencerminkan bahwasanya masyarakat memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi yang tercermin dari sholat berjamaah sebagai nilai tat dalam menjalankan perintah agama, pengajian bersama sebagai bentuk menjalin tali silaturahmi antar sesama warga yang ada di masyarakat tersebut.
b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan penting dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi (Wahyudi, 2006: 65). Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.
Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Tidak hanya itu saja, nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip asasi diantaranya, kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya, kejujuran, kesamaderajatan manusia, keadilan, serta keadaban yang tidak melihat status sosial.
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya (Wahyudi, 2006:66). Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal.
Sila Persatuan Indonesia ini memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional.
d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwkilan
Memberikan arahan asa kerakyatan , yang menganduing arti bahwa pembentukan Negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap Negara. Demikian pula dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan Negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Kaelan dan Zubaidi, rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan Negara.
e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Memberikan arahan agar bangsa Indonesia tidak mengalami penurunan dalam kesejahteraan. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan system yang memajukan perusahaan, yang mana nantinya akan menyejahterakan karyawannya. Selama ini, pengelolaan industry hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam artian perusahaan hanya memikirkan keuntungan dari perusahannya tanpa memikirkan kesejahteraan karyawannya.
Begitupun dengan Negara Indonesia, Pemerintah harus memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan status sosial. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintahan guna menjaga keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi ketika suatu pemerintahan tidak bisa menjaga keadilan tersebut maka pemerintah tidak menjalankan sila ke lima pancasila dan tidak memenuhi hak warga Negara, “menyejahterakan kehidupan bangsa”.
Sedangkan menurut Syamsudin, pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta ini bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya.
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi. Visi kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi panduan bagi proses peradaban yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta hubungan antar bangsa.
c. Persatuan Indonesia
Nilai persataun Indonesia memberikan kesadaran kebada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu, rasa persatuan dan kesatuan harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia termasuk di dalamnya bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Negara persatuan ini diperkuat dengan budaya gotong royong da;am kehidupan masyarakat dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan public yang partisipatif dan non-diskriminatif.
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah teruji kebenarannya harus dipersembahkan kepada kepentingan masyarakat.
Nilai kerakyatan juga sebagai tanda adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah, mereka mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan mengambil keputusan yang bijaksana yang membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.
e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungannya di mana mereka berada
Menurut Tama Sembiring dkk, pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencegah penguasaan oleh modal perorangan atau kelompok.
2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Adanya perkembangan ilmu pengentahuan dan teknologi seperti memiliki dua sisi yang berbeda, disisi pertama ilmu pengetahuan dan teknologi seakan membawa pengguna kedunia yang serba bisa, dengan akses yang mudah dan canggih yang tak perlu diragukan lagi. Namun, disisi lainnya kecanggihan dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menghardik pengguna seakan menjadi manusia yang mampu di perbudak oleh apa yang diciptakan sendiri, disinilah masyarakat akan mengetahui beta pentingnya pendidikan pancasila yang akan menjadi dasar. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusiri ke dalam hal-hal sebagai berikut,
1. Pertama, banyaknya nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Masyarakat Indonesia seakan-akan membuka pintu dunia luar untuk mereka jadikan pedoman untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya mereka menerima berbagai budaya barat yang mana mereka jadikan kebiasaan dalam kehidupan. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan tergesernya kepribadian bangsa Indonesia.
2. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam titik paling rendah yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
3. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini tidak bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Hal tersebut tidak lain karena adanya adanya arus globalisasi, yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20 dan kebudayaan merupakan salah satu aspek yang terpengaruh. Padahal kebudayaan merupakan persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi boomerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh Negara-negara maju. Simon Kemoni menjelaskan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi dalam proses ini, Negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak tereliminasi oleh budaya asing. Dalam rangka ini, berbagai bangsa haruslah mendapatkan informasi ilmiah yang bermanfaat dan menambah pengalaman mereka.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari efek masuknya globalisasi, sangat terasa sekali di dalam kehidupan sehari-hari dimana segala aktifitas manusia sekarang bisa dilakukan melalui media digital seperti contohnya berbelanja, pemesanan tiket pesawat maupun kereta api, pemesanan makanan dan barang-barang lain yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Dengan seperti ini, menjadikan manusia menjadi seseorang yang berjiwa individualis. Mereka akan meninggalkan aktifitas yang awalnya dapat mereka kerjakan dengan usaha sendiri tanpa bantuan teknologi yang sangat canggih ini.
b. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laris di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri). Contohnya seperti prodi teknik lebih banyak di minati mahasiswa daripada prodi ilmu alam, karena mereka beranggapan bahwa teknik lebih di butuhkan pasar daripada ilmu alam.
c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara umum, sehingga hanya menyejahterakan kalangan elite saja. Seperti contohnya di pedalaman Indonesia masih banyak kekurangan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan. Padahal di perkotaan banyak tenaga pendidik yang berkompeten. Tidak hanya itu saja, dalam bidang pembangunan jalan, pemerintah lebih mengedepankan pembangunan di daerah perkotaan daripada di pedesaan seperti di perbatasan atau daerah luar Indonesia.
Menurut Bambang Prakoso, kecenderungan stigma yang melekat pada masyarakat pedesaan adalah identik dengan sikap yang kolot dan tradisional. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulitnya untuk menerima teknologi baru, malas, tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berubah, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan. Menurut Mahardhani, masih kakunya penduduk desa dengan aturan-aturan adat serta sulitnya menerima modernisasi ini maka menjadi penghambat utama sebuah desa untuk bisa menjadi maju dalam pembangunan.
Kamaluddin menyebutkan beberapa sikap tradisional dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan keperluan pembangunan dan modernisasi, diantaranya:
1) Sikap lambat menerima perubahan atau hal-hal yang baru sungguhpun akan menguntungkan mereka.
2) Sikap lebih suka mencari jalan yang paling mudah dan cepat mendatangkan hasil sungguhpun tidak begitu besar, sebaliknya kurang berani memikul resiko pada usaha-usaha yang kemungkinan keuntungannya lebih besar dan sifatnya jangka panjang.
3) Sikap kurang bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan serta mudah untuk tidak menepati janji dalam hubungan-hubungan demokrasi.
0 Comments